LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), HL. Sarjana melaksanakan kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2024/2025. Reses yang dilaksanakan di enam titik di dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) tersebut berlangsung sejak tanggal 2 Desember kemarin. Tujuannya, guna mendengarkan aspirasi masyarakat dan konstituen di masing-masing wilayah.
HL. Sarjana mengatakan, dalam pertemuan pertama dan kedua, dirinya menerima berbagai keluhan dan usulan dari masyarakat. Meskipun secara umum, aspirasi masyarakat kali ini tidak jauh berbeda dengan reses sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi sorotan khusus, kaitannya dengan sektor pertanian. Mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan dan sebagian besar masyarakat sudah mulai bercocok tanam.
“Sebagian besar masyarakat menyampaikan kebutuhan terkait sektor pertanian, seperti perbaikan dan peningkatan jalan usaha tani yang selama ini masih sulit diakses, serta pemenuhan alat pertanian yang lebih memadai,” kata Sarjana saat dihubungi, Selasa (03/12/2024).
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Baginya hal ini menjadi perhatian serius, mengingat sektor pertanian adalah sektor utama yang menyokong perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
“Mereka juga mengusulkan pembangunan sumur bor dan embung pertanian sebagai langkah antisipasi terhadap musim kemarau yang dapat mengancam hasil pertanian,” jelasnya.
Tak hanya sektor pertanian, masyarakat juga mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan, terutama jalan kabupaten yang masih banyak dikerjakan setengah-setengah. Masyarakat menilai bahwa pengerjaan jalan yang terhenti karena alasan anggaran yang terbatas, tidak sebanding dengan panjang ruas jalan yang harus diperbaiki.
Selain itu, ada permintaan untuk peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, guna mendukung aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.
“Salah satu isu penting yang juga diangkat yakni terkait penataan lingkungan, terutama dalam mengantisipasi banjir akibat curah hujan yang tinggi. Mereka menginginkan adanya sistem drainase yang lebih baik dan pembangunan sumur bor atau embung yang bisa mengurangi dampak banjir di wilayah mereka,” terangnya.
Ia menegaskan, infrastruktur di wilayah selatan juga masih belum memadai. Padahal wilayah selatan ini selain menjadi tujuan wisata utama, namun menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor pariwisata.
“Hal ini nantinya bisa menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan,” ujar politisi PKB ini.
Pihaknya berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang merata dan adil, terutama di wilayah pariwisata yang berpotensi besar. Tak kalah penting, masyarakat juga mengusulkan pengadaam terop di setiap dusun. Itu dianggap penting untuk melindungi warga dari hujan, terutama pada musim hujan yang panjang.
“Kami akan terus menyuarakan hal ini kepada pemerintah daerah, agar dapat memberikan perhatian lebih kepada pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum terakses dengan baik,” tandasnya. |df