LOMBOK TENGAH – Para pelaku UMKM meminta agar BUMDes diberdayakan dan akses pinjaman modal dimudahkan dengan bunga yang rendah. Hal itu buntut dari dampaknya platform pinjaman peer to peer (bank mekar) yang cukup memberatkan masyarakat setempat.
Hal itu disuarakan masyarakat saat menghadiri reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Fraksi NasDem, Ahmad Syamsul Hadi yang berlangsung di Dusun Pengadang Selatan Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Rabu (04/12/2024) kemarin.
Ibu Ani, salah satu warga setempat mengatakan, keberadaan BUMDes akan dapat membantu permodalan para pelaku UMKM. Baginya, sejauh ini sebagian besar masyarakat mengandalkan permodalan melalui bank mekar yang sangat memberatkan.
“Kami juga berharap ada sentra produksi untuk kuliner di Desa Pengadang, termasuk memanfaatkan lokasi dengan kegiatan rutin sebagai tempat berjualan,” terangnya.
Disatu sisi, para kader posyandu yang hadir juga menceritakan tentang program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Di mana, mereka meminta agar lebih diperhatikan dan di tambah anggarannya.
“Ini berkaca dari keterbatasan pembiayaan yang tersedia, sehingga program ini mengalami kendala setiap tahun,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad Syamsul Hadi mengatakan akan berkomunikasi dengan dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, informasi berupa saran dan masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatannya ke depan untuk disampaikan ke pemerintah daerah.
“Mohon data-data jumlah pelaku UMKM yang ada di desa ini, termasuk kebutuhan kegiatan posyandu bisa segera disusun. Agar kami nanti bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan, termasuk untuk pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu,” kata Ahmad Syamsul Hadi.
Ketua Komisi I DPRD Loteng ini juga menambahkan, selama turun ke masyarakat, persoalan sampah dan akses jalan lingkungan yang belum maksimal juga masih menjadi temuan lapangan. Hal itu disuarakan masyarakat Dusun Boroq di wilayah perbatasan Desa Pengadang dan Desa Beraim.
“Disana mereka berharap penataan lingkungan dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di tingkat bawah, perlu ada kolaborasi dan kemitraan yang baik antara pemerintah desa dengan DPRD terkait aspirasi-aspirasi masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Masyarakat menyadari jika kebersihan dan kerapian lingkungan itu penting. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah daerah bisa memperhatikan setiap keluhan yang disampaikan masyarakat ini,” pungkasnya. |df