LOMBOK TENGAH – Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan sebanyak 203 catatan dan rekomendasi hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2024. Penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan pada siding paripurna yang berlangsung, Senin, (28/04/2025) kemarin.
Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, pembahasan LKPJ dilaksanakan secara simultan oleh masing-masing komisi melalui rapat internal, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra, kunjungan lapangan hingga rapat pleno komisi.
“Sinergisitas antar perangkat daerah dengan DPRD menjadi kunci mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” kata Ahmad Syamsul Hadi.
Disatu sisi, ia menyayangkan ketidakhadiran beberapa kepala OPD, seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM saat pembahasan. Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan laporan secara terpisah.
Dalam pemaparan itu, gabungan komisi menyampaikan beberapa rekomendasi penting terhadap LKPJ tersebut. Diantaranya, Komisi I menyoroti pentingnya percepatan badan hukum masjid, penguatan TPQ, optimalisasi sosialiasi perda, hingga peningkatan kualitas ASN. Kemudian Komisi II mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi investasi di KEK Mandalika, pengelolaan pasar dan industri kecil, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.
“Komisi III fokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, peningkatan pengawasan lalu lintas, revitalisasi perumahan dan optimalisasi pelayanan air bersih,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi IV merekomendasikan untuk menuntaskan verifikasi dan validasi data kemiskinan di seluruh desa/kelurahan dengan dukungan anggaran APBD, serta memastikan pelaksanaan Musdes dan Muskel terlaksana di seluruh desa dan kelurahan.
“Kami juga minta kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi perkembangan kelompok LGBT yang diperkirakan anggotanya lebih 2000 orang, agar bisa tertangani dan sembuh dari penyakit itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam bidang keuangan daerah, pihaknya juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset yang lebih optimal untuk meningkatkan PAD, serta mendesak audit forensik terhadap Bank NTB Syariah pasca masalah keamanan IT yang mencuat di awal tahun.
Pihaknya berharap seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depannya. Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras bupati, wakil bupati dan seluruh perangkat daerah.
“Kami ingin daerah ini semakin maju, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Untuk diketahui, siding apripurna tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi gabungan komisi kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun berikutnya. |df