LOMBOK TIMUR – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya memimpin rapat koordinasi persiapan penilaian desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat nasional tahun 2026, Selasa (04/08/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wabup tersebut dihadiri kepala OPD terkait, perwakilan TP PKK, Universitas Hamzanwadi (UNHAM), Majelis Adat Sasak (MAS), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PPMI, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Konsepsi, serta para pendamping program stunting.
H. Edwin Hadiwijaya menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam menentukan desa yang akan diusulkan mengikuti penilaian desa berkinerja baik tingkat nasional.
“Kabupaten Lombok Timur diberikan waktu sekitar dua minggu untuk menyeleksi desa terbaik sebelum diusulkan ke tingkat Provinsi NTB,” kata Edwin.
Selain mengejar prestasi, tujuan utama dari proses tersebut adalah memperkuat upaya konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting sehingga angka prevalensi stunting di Lombok Timur terus menurun secara signifikan dari tahun ke tahun.
Ia menegaskan, proses seleksi harus dilakukan secara objektif dengan melihat capaian nyata penurunan stunting di setiap desa.
Saat ini terdapat sekitar 67 desa dengan nilai indeks konvergensi di atas 60, bahkan ada yang mencapai 95.
“Namun, yang harus kita lihat bukan hanya indeks konvergensinya, melainkan juga tren penurunan angka stuntingnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya indeks konvergensi tidak selalu sejalan dengan keberhasilan menurunkan angka stunting. Karena itu, penilaian harus didasarkan pada data dan capaian riil di lapangan.
Ia juga mengajak seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat kolaborasi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Kita memiliki struktur tim yang lengkap. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kekuatan itu benar-benar mampu memberikan dampak terhadap penurunan stunting melalui kolaborasi yang semakin baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, terdapat 31 indikator yang menjadi acuan dalam penilaian percepatan penurunan stunting, baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.
Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memanfaatkan pendampingan dari Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program.
Menurutnya, dari 67 desa dengan nilai konvergensi tinggi nantinya akan dikerucutkan menjadi 10 desa terbaik, sebelum akhirnya dipilih satu desa berdasarkan hasil penilaian tim provinsi untuk mewakili NTB pada tingkat nasional.
Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat, termasuk data elektronik Human Development Worker (eHDW), sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi program.
Ia berharap seluruh tim yang telah dibentuk melalui surat keputusan benar-benar bekerja secara optimal dan menjadikan hasil monitoring serta evaluasi dari Bank Dunia maupun analisis Poltekkes sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Lombok Timur.
“Dengan adanya pendampingan ini kita menjadi lebih fokus bekerja, membangun konsolidasi yang lebih baik, dan seluruh pihak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan penurunan stunting” pungkasnya. |red