LOMBOK TENGAH – Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu dilakukan untuk mengadu terkait dengan minimnya insintif lembaga yang diperuntukkan untuk tenaga pendidik.
Kedatangan Himpaudi Loteng tersebut diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Loteng beserta anggota, perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Himpaudi Loteng, Arditianingsih mengatakan, selama ini keberadaan tenaga pendidik (guru PAUD, red) terkesan tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng.
Bagaimana tidak, jumlah insentif yang diterima per bulan hanya Rp. 100 ribu. Tidak sebanding dengan kinerja mereka selama ini. Sehingga pihaknya menekankan kepada Pemda Loteng agar bisa menambah jumlah anggaran insentif tersebut.
“Paling tidak dinaikkanlah secara bertahap. Misalnya untuk tahun ini naik menjadi Rp. 150 ribu. Syukur-syukur bisa dinaikkan menjadi Rp. 200 ribu,” kata Arditianingsih, Kamis (13/07) kemarin.
Ia menilai, insentif yang diterima tenaga pendidik jauh dari kata cukup. Dengan jumlah yang sangat minim, tentu hal itu tidak akan bisa mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Mirisnya, Pemda Loteng berani menganggarkan kebutuhan lain, seperti pengadaan sepeda motor Kepala Dusun (Kadus) dengan nilai fantastis mencapai puluhan miliar, disatu sisi insentif untuk tenaga pendidik hanya dianggarkan sekitar Rp. 1,2 miliar.
“Peran guru PAUD ini sangat penting sebagai letak pondasi pendidikan anak. Sebelum masuk ke pendidikan dasar, tentu anak ini harus dibekali pengetahuan terlebih dahulu di tingkat PAUD. Jadi tanggung jawab kami sangat besar, dari usia 2-6 tahun ke depan,” terangnya.
Lebih jauh ia menambahkan, keluhan tersebut telah mereka sampaikan ke Pemda Loteng sejak tahun 2015 silam. Namun hingga saat ini, harapan mereka tidak kunjung terpenuhi.
Bahkan, pihaknya merasa bangga melihat aspek pembangunan dan sarana prasaran penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerah. Mulai dari keberadaan Bandara International Lombok, Sirkuit International Mandalika dan sektor pariwisata, serta penunjang lainnya.
“Tentu dengan terpenuhinya berbagai aspek itu, maka PAD bisa bertambah. Dan secara otomatis insentif tenaga pendidik akan bertambah pula. Tapi nyatanya belum juga ada perubahan sama sekali. Ini yang sangat kami sayangkan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kabid TK/PAUD Disdik Loteng, Lalu Muslehudin menyampaikan, saat ini sebanyak 1.214 jumlah lembaga formal dan non formal yang ada di Loteng. Terdiri dari TK Negeri, TK Swasta, Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pelatihan. Kendati demikian, dari jumlah tersebut baru hanya tiga lembaga yang bisa diakomodir, diantaranya TK, KB dan SPS.
“Saat ini jumlah lembaga yang mendapat insentif sebanyak 987 lembaga. Masing-masing mendapat Rp. 100 ribu per bulan. Kedepan kami berencana mengajukan lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) agar bisa diakomodir,” ujarnya seraya mengatakan jika jumlah tersebut diluar dari lembaga non formal.
Menurutnya, agar persoalan tersebut bisa diatasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan badan anggaran untuk mengajukan tambahan anggaran insetif bagi tenaga pendidik. Karena sejauh ini, dari jumlah lembaga yang diakomoir, pihaknya hanya bisa memberikan insentif kepada 1.000 orang, sedangkan jumlah tenaga pendidik yang ada di Loteng mencapai 3.948 orang.
“Kita memang masih terkendala dengan kondisi keuangan daerah. Kami juga berharap porsi anggaran untuk tenaga pendidik ini bisa ditambahkan. Terlebih saya juga menjabat sebagai pengurus PGRI Yang banyak menyuarakan kepentingan para guru,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman mengatakan, minimnya anggaran insentif tenaga pendidik tersebut nantinya akan menjadi catatan khusus untuk disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS.
Bahkan dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi tenaga pendidik yang ada di Loteng. Kendati demikian, untuk penambahannya belum bisa dijanjikan mengingat kondisi APBD Loteng sangat memprihatinkan.
“Kami berharap tambahan anggaran insentif untuk tenaga pendidik ini bisa direalisasikan tahun depan,” jelasnya.
Hanya saja, lanjut politis PBB ini, pada tahun 2024 mendatang akan ada pesta demokrasi yang membutuhkan anggaran besar. Baik itu untuk KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan juga unsur TNI-Polri untuk mendukung proses pengamanan Pemilu di tahun 2024.
“Yang jelas kami akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik ini,” pungkasnya. (red)