LOMBOK TENGAH – Rencana mutasi eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sebab, DPRD menginginkan agar pelaksanaan mutasi oleh kepala daerah dilakukan secara professional, tanpa ada kepentingan apapun, melainkan karena kompetensi pejabat itu sendiri.
Wakil Ketua DPRD Loteng, HL. Sarjana menekankan kepada Pemda Loteng agar mutasi jabatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan dilakukan secara profesional dan kompetensi. Karena hal itu akan berdampak pada etos kerja ke depannya.
“Saya minta agar bupati jangan melakukan mutasi pimpinan OPD karena mengedepankan sikap emosional, bahkan karena dukung-mendukung saat Pilkada,” kata HL. Sarjana saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Dijelaskannya, jika mutasi tersebut merupakan kewenangan dari bupati dan wakil bupati, pihaknya juga untuk mengingatkan. Hal berdasarkan dari pengalaman dan perjalanan selama ini, banyak pejabat yang memang ditempatkan tidak sesuai dengan besic-nya masing-masing.
“Mari tunjukkan sikap profesionalisme dalam menempatkan orang-orang yang memiliki kompeten di bidangnya masing-masing, bukan karena balas kasih,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri memberikan sinyal akan melakukan mutasi beberapa pejabat lingkup Pemda setempat. Bahkan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk membicarakan regulasi yang ada terkait dengan mutasi.
“Mutasi sebenarnya sudah boleh dilakukan beberapa waktu lalu, karena pemerintahannya merupakan lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kita menunggu pelantikan terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurutnya, pertimbangan mutasi jabatan akan dirembukkan terlebih dahulu. Kinerja pejabat pada pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu indikator dalam mutasi tersebut. Tidak hanya itu, ada juga beberapa (pejabat) yang pensiun dan beberapa jabatan eselon III yang kosong. |df