LOMBOK TENGAH – Pembangunan ruas jalan kabupaten Pengembur-Tumpak Kecamatan Pujut dan ruas jalan Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya dipastikan tidak bisa dikerjakan tahun ini. Sebab, ruas jalan tersebut tidak masuk dalam daftar pengerjaan jalan kabupaten untuk anggaran tahun 2024.
“Ruas jalan Pengembur-Tumpak dengan panjang kurang lebih sekitar 6 km ini belum bisa direalisasikan, karena terkendala anggaran. Bahkan ruas jalan ini sudah dicoret dari daftar pengerjaan oleh Dinas PUPR,” kata Kepala Desa Tumpak, Rosadi, belum lama ini.
Menurutnya, tahun 2023 lalu, pihak PUPR memberikan kepastian jika pengerjaan ruas jalan itu telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Bahkan, PUPR meminta Pemerintah Desa (Pemdes) untuk melengkapi persyaratan penunjang yang dibutuhkan, karena tim dari pemerintah pusat sudah turun melakukan survei di lapangan.
Tidak hanya itu, sosialisasi di tengah masyarakat sudah dilakukan di tingkat desa. Bahkan masyarakat dengan sukarela melepaskan tanah mereka untuk pelebaran ruas jalan tersebut. Karena memang selama ini pengerjaan ruas jalan itu sangat diharapkan, terlebih merupakan akses menuju pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
“Masyarakat sudah siap melepaskan tanah mereka tanpa harus mendapatkan ganti rugi sepeserpun. Malah mereka yang punya kios sekali pun siap untuk dirobohkan,” tegasnya.
Disatu sisi, potret infrastruktur yang ada di wilayah lainnya juga tidak kalah miris, seperti ruas jalan kabupaten yang ada di Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya.
Persoalan ini terus menjadi keluh kesah masyarakat setiap tahun, terlebih saat memasuki musim hujan. Hanya saja, pemerintah terkesan tutup mata.
“Jalan ini tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal sisa perbaikannya kurang lebih sekitar 3 km. Kalau memang tidak bisa dihotmix, minimal dilakukan pengerasan dulu,” kata Kades Serage, Herman Yadi, terpisah.
Menurutnya, ruas jalan ini merupakan satu-satunya akses pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Lantas apa alasan Pemda tidak melakukan perbaikan sama sekali. Disatu sisi, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sangat besar.
“Kami berharap pemerintah menyisihkan sebagian anggaran itu untuk perbaikan jalan ini. Jika jalan pariwisata dan perkotaan bisa dikerjakan berkali-kali, lalu kenapa ruas jalan pinggiran ini tidak bisa tersentuh sama sekali,” tandasnya. |df