LOMBOK TENGAH – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr. H. Andi Amran Sulaiman mengancam akan menindak tegas oknum distributor pupuk yang terbukti memainkan harga pupuk di pasaran. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Pada kesempatan itu, para petani yang sudah lama menunggu langsung mencurahkan keluh kesah dihadapan Mentri Pertanian. Terutama terkait keluhan soal pupuk subsidi yang sulit didapatkan.
“Saya berjanji akan menindak tegas oknum nakal yang mencoba memainkan harga pupuk, khususnya di NTB,” kata Mentan RI, Andi Amran Sulaiman saat berdialog dengan petani di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kamis 25 Januari 2024.
Ia menekankan kepada semua pihak, baik itu distributor maupun pengecer untuk tetap menjaga kebutuhan pupuk bagi petani. Artinya jika tidak bisa menjaga pupuk NTB, maka taruhannya adalah jabatan.
“Kalau anda mencintai jabatan dan istri, maka jaga pupuk NTB,” tegasnya dihadapan puluhan petani.
Diketahui, Mentan Andi Amran memang tidak main-main soal ancaman untuk menindak tegas oknum yang berani memainkan pupuk. Bahkan tindakan tegas yang dilakukan bisa berujung penjara.
“Kalau sampai petani Lombok berteriak, liat anda akan terancam. Saya orangnya ugal-ugalan. Jangan sampai terulang lagi kasus lima tahun yang lalu ya,” imbuhnya.
Pihaknya tidak mau mendengar petani mengeluhkan kondisi pupuk di NTB, khususnya Pulau Lombok. Untuk itu, ia meminta kepada distributor dan pengecer di NTB untuk tetap menjaga kebutuhan pupuk tersebut. Artinya, jika kebutuhan pupuk ini diabaikan, maka petani akan teriak dan berdampak pada kondisi pangan di Pulau Lombok.
“Saya datang disini untuk melihat langsung dan meyakinkan bahwa kita melakukan akselerasi tanam. Saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi di dunia. Dan el nino gorila berdampak di Indonesia cukup tinggi. Akibatnya kita mengalami kemunduran musim tanam selama dua bulan,” terangnya.
Namun untuk persoalan pupuk terang Amran, jangan dipermasalahkan lagi. Karena anggarannya sudah ditambahkan langsung oleh pak Presiden senilai Rp. 14 triliun atau 2,5 juta ton untuk petani yang ada di Indonesia.
“Intinya, saya tidak ingin mendengar lagi ada keluhan dari petani, terkait adanya kelangkaan pupuk, apalagi di Lombok. Jadi tolong apa yang saya sampaikan ini menjadi skala prioritas,” tandasnya. (red)