LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) melalui Komisi IV resmi memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Kamis (09/04/2025) kemarin. Hal ini buntut dari informasi tingginya angka putus sekolah yang disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Hanya saja, Kepala Disdikbud Loteng, HL. Idham Khalid mangkir dari pemanggilan tersebut, karena sedang menghadiri kegiatan lain. Sehingga pihak DPRD tidak bisa menerima informasi data secara kongkrit, terkait dengan tingginya angka putus sekolah yang mencapai 15.000 siswa SD/SMP.
Wakil Ketua DPRD Loteng, HL. Sarjana menyampaikan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait dengan tingginya angka putus sekolah di daerah ini. Parahnya, isu ini telah mencuat dan menjadi konsumsi publik, baik di dalam maupun di luar Loteng.
“Pemanggilan ini untuk klarifikasi. Sayangnya Kepala Disdikbud tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Hanya dihadiri Sekdis dan pihak PGRI saja, tanpa membawa data kongkrit,” kata HL. Sarjana saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/04/2025).
Untuk itu, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan ulang. Nantinya pemanggilan ini juga wajib dihadiri oleh pihak-pihak terkait lainnya, seperti DPMD dan juga Dinas Pariwisata. Sebab, angka ini tersebar di semua wilayah dan lebih besar berada di kawasan pariwisata.
Pada pemanggilan selanjutnya, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk membawa data valid. Hal ini untuk memudahkan upaya dalam mencarikan solusi untuk segera diselesaikan. Disatu sisi, pemanggilan ini sebagai refrensi ke depannya.
“Jika angka ini benar, maka tunjukkan datanya. Karena ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mencarikan solusi,” terangnya.
Politisi PKB ini menjelaskan, jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212, sebanyak 40 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) harus segera mencarikan solusi terbaik untuk keberlangsungan generasi anak bangsa.
“Sejauh ini, dunia pendidikan di Loteng aman-aman saja. Jangan sampai informasi ini justru memperburuk keadaan,” pungkasnya. |df